Kebijakan Pemerintah dan Sistem Ketahanan Pangan Studi Kasus di Provinsi Banten

Abstract

ABSTRAK

Kebijakan ketahanan pangan merujuk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, bahwa negara berkewajiban mewujudkan ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi Pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang, pada tingkat nasional maupun daerah. Provinsi Banten memiliki masalah pada harga pangan yang meningkat dan ketersediaan yang tidak merata. Hal ini dapat diketahui pada masing-masing sub sistem ketahanan pangan (SKP) yakni ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi kebijakan dan permasalahan pada SKP di Provinsi Banten. Penelitian menggunakan studi kualitatif menghasilkan data deskriptif dan eksplanatif. Pengumpulan data dengan studi literatur dan data resmi, serta wawancara perangkat organisasi di Provinsi Banten. Hasilnya menyatakan bahwa ketidakstabilan pasokan pangan di Provinsi Banten terjadi pada beberapa komoditas. Hal ini karena distribusi komoditas pangan yang banyak bergerak ke luar daerah. Rantai distribusi pangan sudah ideal, namun pemanfaatannya belum merata, khususnya kabupaten. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah, namun hasilnya belum optimal karena dua masalah. Pertama, tumpang tindihnya regulasi dan kegiatan terkait pangan karena kurangnya koordinasi. Kedua, berbagai kebijakan dan program terkait penyelenggaraan ketahanan pangan masih bersifat kuantitatif. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberi solusi atas permasalahan ketahanan pangan yang sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, kemudian menghasilkan saran yang tepat untuk ketahanan pangan yang lebih ideal.

ABSTRACT

Food security policy refers to Law Number 18 of 2012, that the state is obliged to realize the availability, affordability, and fulfillment of sufficient, safe, quality, and balanced nutritional food consumption. Banten Province has problems with increasing food prices and uneven availability. This can be seen in each food security subsystem, namely availability, affordability, and utilization. This study aims to identify policies and problems in the food security system in Banten Province. The study used qualitative studies to produce descriptive and explanatory data. Data collection with literature studies and official data, as well as interviews with organizational devices in Banten. The results that the instability of food supply in Banten occurred in several commodities, because the distribution of food commodities moves outside the region. The food distribution chain is ideal, but its utilization is not evenly distributed, especially in districts. Various efforts have been made by the government, but the results have not been optimal due to two problems. First, overlapping regulations and activities related to food due to lack of coordination. Second, various policies and programs related to the implementation of food security are still quantitative. This research is important to provide solutions to food security problems that often occur in several regions in Indonesia, and then produce appropriate suggestions for more ideal food security.